Jangan Zalimi Para Sopir, Mereka Tidak Dapat THR dan Ada Anak Istri yang Harus Diberi Makan


Foto: Anggota DPRA, Sulaiman SE 

Jangan Zalimi Para Sopir, Mereka Tidak Dapat THR dan Ada Anak Istri yang Harus Diberi Makan

Detik Kabar, BANDA ACEH – Anggota DPRA, Sulaiman SE, mengaku sangat kecewa dengan kebijakan larangan kendaraan angkutan umum beroperasi menjelang Lebaran Idul Fitri ini.

Terlebih kebijakan itu tidak dibarengi dengan pemberian intensif bagi para sopir yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut.

“Jangan zalimi para sopir. Sebentar lagi lebaran, jangan buat mereka hilang pemasukan. Sopir tidak dapat THR, tidak ada uang masuk, sementara mereka ada anak istri yang harus diberi makan,” ujar Sulaiman kepada Serambinews.com, Sabtu (8/4/2021).

Untuk diketahui, larangan operasional bagi angkutan umum tertuang dalam surat Imbauan Teknis Operasional Angkutan Umum Antarkota dalam Provinsi Aceh yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Aceh pada 5 Mei 2021.

Larangan beroperasi itu berlaku untuk angkutan umum antar provinsi maupun antarkabupaten/kota di Aceh.

Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Aceh bernomor 551/616 itu ditujukan ke Direktur Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) se-Aceh.

Di dalam surat tertulis, angkutan angkutan umum dalam provinsi diminta menghentikan operasional pelayanan seluruh wilayah di Aceh, sejak 6 hingga 17 Mei.

Ditegaskan, bagi AKDP yang melanggar akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Dinas Perhubungan tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti kesepakatan secara nasional terkait larangan mudik.

Sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Terkait hal ini, Sulaiman mendesak Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan aturan tersebut, karena akan berimbas pada perekonomian para sopir.

“Ini kebijakan yang keliru. Di tengah kondisi ekonomi yang carut marut, seharusnya jangan mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh dan menyusahkan masyarakat,” timpalnya.

Apalagi kebijakan larangan beroperasi itu tidak diiringi dengan kebijakan lain untuk menjamin kebutuhan ekonomi para sopir dan keluarganya.

“Para sopir itu bukan pegawai pemerintah, yang walaupun mereka tidak bekerja, gajinya tetap masuk ke rekening setiap bulan,” pungkasnya.

Selain itu, Sulaiman menambahkan, kebijakan larangan mudik antarkabupaten itu juga tidak selaras dengan aturan Pemerintah Pusat yang hanya melakukan pembatasan antarprovinsi.

"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah Aceh untuk dapat mengkaji ulang hal itu. Jangan zalimi para sopir,” harapnya.

Jika pun Pemerintah Aceh tetap memaksakan diri menjalankan kebijakan itu, Sulaiman berharap agar Pemerintah Aceh menanggung semua kebutuhan hidup para sopir dan keluarganya.(*)

Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2021/05/08/jangan-zalimi-para-sopir-mereka-tidak-dapat-thr-dan-ada-anak-istri-yang-harus-diberi-makan

LihatTutupKomentar