Muslim Rohingya Makin Ketakutan, Khawatir Pembantaian oleh Militer Terulang


Foto: Para pejabat Bangladesh mengatakan akan memindahkan 2.000 hingga 3.000 lebih pengungsi ke Bhasan Char meskipun ada kritik internasional. 

* Pembangkangan Sipil di Myanmar Meluas

Detik Kabar, DHAKA - Ketakutan terhadap tindakan represif militer kembali memenuhi benak warga etnis Rohingya di Myanmar. Karena sebelumnya, ribuan pria, wanita dan anak-anak Muslim dibunuh, dilempar ke dalam api dan diperkosa oleh pasukan militer di negara mayoritas Buddha itu.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh pun kini menentang kudeta militer di negara asal mereka Myanmar dan mengatakan bahwa mereka khawatir tentang keselamatan orang yang mereka cintai.

“Kami khawatir Tatmadaw (tentara Myanmar) akan melancarkan operasi lagi," kata Muhammad Ansar (35), salah satu dari lebih dari 750.000 Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan brutal dan penganiayaan tentara pada 2017.

Bangladesh menampung lebih dari satu juta orang Rohingya di kamp-kamp darurat yang sempit di Cox's Bazar, yang dianggap sebagai pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Hampir 600.000 dari mereka masih tinggal di berbagai negara di Asia Tenggara tanpa kewarganegaraan dan hak suara.

Militer Myanmar sekarang mengambil alih kekuasaan dan telah menyatakan keadaan darurat selama setahun. Para pemimpin, termasuk Aung San Suu Kyi, yang dituduh melanggar undang-undang impor dan ekspor dan kepemilikan perangkat komunikasi yang melanggar hukum, masih dalam tahanan rumah.

"Kami tidak bisa menghubungi kerabat kami di Rakhine karena jaringan seluler sering terganggu. Kami dengar militer mungkin akan melancarkan tindakan keras baru. Saya khawatir," kata Jumalida Begum (36).

Rahmat Karim (57), mengatakan, semua harapan untuk kembali ke tanah air telah hancur setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari. "Sepertinya sangat tidak mungkin sekarang," ujar dia.

Myanmar sebelumnya mengatakan pihaknya berkomitmen untuk repatriasi sesuai perjanjian bilateral dengan Bangladesh. Amir Ali, seorang mahasiswa, menyalahkan Suu Kyi karena bekerja dan berkolaborasi dengan militer, yang berhak mendapatkan 25 persen kursi di parlemen. "Kami tidak punya harapan baik dari militer," ungkap dia.

Di Mahkamah Internasional pada 2019, Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991, membantah tuduhan bahwa militer telah melakukan genosida. "Kami tidak mendukung kudeta. Kami mendukung dan selalu mendukung demokrasi," kata Mohammed Ayyub Khan, kepala Organisasi Solidaritas Rohingya yang berbasis di Myanmar, kepada Anadolu Agency.

Dia menambahkan bahwa rezim sipil dan militer sama-sama menganiaya Rohingya. "Bahkan Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi gagal menghentikan genosida di Rakhine," kata Khan.

Rakyat menentang

Di Myanmar sendiri, penolakan terhadap kudeta militer di antara kelompok profesional seperti dokter, guru, dan dosen kini semakin bermunculan. Selain itu, para warga juga memukul kaleng, panci, dan membunyikan klakson mobil setiap malam sebagai tanda penolakan terhadap kudeta militer.

Beberapa pengunjuk rasa anti-kudeta juga berjalan pada Jumat di kota tenggara Dawei, diikuti oleh para pendukung dengan sepeda motor. “Kami menyatakan bahwa kami memulai perjuangan kami untuk demokrasi hari ini di Dawei. Kami mendesak orang-orang untuk bergabung dan berdiri bersama kami,” kata seorang pengunjuk rasa.

Kampanye pembangkangan sipil dimulai di antara para dokter dan tenaga kesehatan. Setelah itu mulai menyebar ke kalangan pelajar, kelompok pemuda, dan bahkan beberapa pekerja sebagaimana dilansir dari Reuters.

Karena akses terhadap Facebook dibatasi, banyak orang Myanmar yang bermigrasi ke Twitter. Sebagian di antara mereka menggunakan layanan VPN untuk menerobos pembatasan Facebook. Tagar yang menentang kudeta, termasuk #HearTheVoiceofMyanmar dan #RespectOurVotes, menjadi tren di Twitter di Myanmar pada Jumat dengan lebih dari 7 juta unggahan.

Gerakan pembangkangan sipil ini telah menguat dan menghimpun kekuatan di jagat maya. Gerakan itu menyerukan kepada publik agar menyuarakan penolakan kudeta setiap malam dengan membunyikan suara-suara untuk menunjukkan kemarahan mereka.

Sikap PBB

Dewan Keamanan PBB pada Kamis (4/2/2021) menyuarakan keprihatinan mendalam atas kudeta militer Myanmar. Mereka juga menyerukan pembebasan semua tahanan termasuk Aung San Suu Kyi. Namun, pernyataan yang ditulis Inggris itu tak lagi mengecam kudeta Myanmar seperti yang tertulis di draf pertama pada Selasa (2/2/2021).

Para diplomat mengatakan, China dan Rusia yang memiliki hak veto dan pendukung utama Myanmar di PBB, meminta lebih banyak waktu untuk menyempurnakan tanggapan dewan. Pernyataan Dewan Keamanan PBB kemudian juga mendukung kembalinya dialog dan proses demokrasi di Myanmar. "Lebih baik dengan teks sedikit daripada tidak sama sekali," kata seorang diplomat kepada AFP.

Perwakilan China untuk PBB pun mengatakan berkontribusi pada perubahan teks tersebut. AFP mewartakan, kepemimpinan komunis Negeri Panda mengambil pendekatan non-konfrontatif terhadap kudeta Myanmar. Beijing meminta semua pihak di Myanmar menyelesaikan pertikaian mereka, dan kantor berita pemerintah, Xinhua, pada Senin (1/2/2021) menggambarkan kudeta itu sebagai perombakan kabinet besar-besaran. Myanmar adalah bagian penting dari proyek infrastruktur One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi China.

Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden menyerukan pemulihan cepat demokrasi di Myanmar. Kemudian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Eropa, dan Australia mengecam kudeta Myanmar.(AnadoluAgency/kompas.com)


Sumber: https://aceh.tribunnews.com/2021/02/06/muslim-rohingya-makin-ketakutan-khawatir-pembantaian-oleh-militer-terulang

LihatTutupKomentar